DISKOMINFO BATOLA

Marabahan – Kepala Dinas (Kadis) Kominfo Barito Kuala (Batola) Hery Sasmita menjadi narasumber pada kegiatan Pemusatan Pendidikan dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Kabupaten Batola yang dilaksanakan oleh Kesbangpol Kab. Batola di Aula SKB Marabahan pada Rabu, (14/8/2024) malam.

Hery memberikan materi tentang Literasi Digital kepada para siswa yang nantinya mendapatkan tugas mulia sebagai Anggota Paskibraka Kabupaten Batola tahun 2024. Menurut Hery, Literasi Digital menjadi semakin penting karena perkembangan saat ini semuanya terhubung secara digital. Masyarakat yang memiliki literasi digital yang baik akan lebih mampu beradaptasi dengan perubahan teknologi, serta lebih kritis dan bijak dalam menggunakan informasi, ujarnya.

“Mari, kita meningkatkan literasi digital dan berbagai macam literasi lainnya. Dengan literasi digital yang baik kita mampu untuk memahami dan mengelola keamanan saat online, seperti melindungi data pribadi, menghindari penipuan online, dan menggunakan internet secara aman. Kemudian ada Literasi Informasi atau kemampuan mengetahui, mengevaluasi, dan menggunakan informasi tersebut secara efektif dalam berkehidupan. Seseorang dapat lebih kritis dalam menilai informasi yang mereka temui di internet, sehingga dapat menghindari penyebaran hoaks,” tuturnya.

Pada kesempatan yang sama Hery Sasmita juga memberikan wejangan dalam prinsip agar menjadi pribadi yang semakin lebih baik.

“Adik-adik harus lebih baik dan lebih baik. Hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, dan besok harus lebih baik daripada hari ini. Filosofi itu ada pada di latihan kalian yang setiap hari. Kalian hari demi hari sudah bisa melakukan formasi hingga mengibarkan bendera, tetapi kenapa kalian masih latihan saja setiap hari? Karena kalian harus lebih baik lebih baik dan lebih baik dari sebelumnya. Baik dari sisi fisik, gerakan maupun kekompakan harus lebih baik”, ajaknya. Rnld/Foto:IKP/MediaCenter/Kominfo)

“Momen pertemuan pada hari ini menjadi kesempatan Saya untuk menyampaikan tugas pokok selama menjadi Penjabat Bupati yakni netralitas ASN, fasilitasi pelaksanaan Pilkada dan efektivitas anggaran termasuk dana desa. Saat ini kita sudah memasuki bulan politik oleh karena itu tidak henti saya mengingatkan untuk seluruh aparatur desa bersikap netral dan mendukung suksesnya pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah” seru Dinansyah saat menutup pertemuan Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) di Selidah Marabahan (29/8).

Dinansyah juga tegaskan kepada seluruh perwakilan desa yang berhadir agar tidak ragu dan takut untuk melaporkan kepada dirinya jika dalam pelaksanaan Pilkada maupun dalam bertugas sebagai Aparatur menemukan berbagai kecurigaan berkaitan dengan korupsi. “Kita baru saja di observasi sebagai calon kabupaten kota percontohan antikorupsi, sehingga ini betul-betul harus kita perhatikan agar Barito Kuala memang tepat menjadi kabupaten yang antikorupsi,” tegasnya.

Dalam pertemuan tersebut juga menjadi kesempatan oleh Pj. Bupati Barito Kuala Dinansyah didampingi Kadis Kominfo Hery Sasmita untuk menyerahkan spanduk ‘Ayo Sukseskan Pilkada’ kepada perwakilan anggota KIM Protokol Dokumentasi Komunikasi Pimpinan (Produk Kopi).

Pertemuan Komunitas Informasi Masyarakat
(KIM) yang diinisiasi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kab. Barito Kuala berlangsung sukses diikuti oleh 200 peserta KIM Produk Kopi perwakilan desa kelurahan se-kabupaten Barito Kuala. Hery Sasmita sampaikan pertemuan tersebut merupakan awal dari integrasinya KIM Produk Kopi yang ber SK sejak 2021 berjumlah 201 KIM dan 16 KIM binaan oleh Diskominfo Batola sejak tahun 2017.

“KIM ini memiliki peran penting dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat, mulai dari peningkatan di bidang pertanian, perikanan, sosial budaya serta berbagai kegiatan lainnya di masyarakat desa. Sehingga integrasinya KIM pada hari ini akan mempermudah pembinaan yang berkelanjutan oleh Diskominfo Batola untuk mendukung peranan KIM salah satunya sebagai mitra komunikasi pemerintah ke masyarakat,” papar Hery. (Wke)

Marabahan – Rumah tidak layak huni (RTLH) atau katagori rumah yang dapat menimbulkan kondisi tidak nyaman dan gangguan kesehatan jiwa dan raga bagi penghuninya. Hal itu membuat pemerintah kabupaten Barito Kuala tergerak untuk mendorong seluruh pemerintah desa memanfaatkan anggaran dana desa untuk mengatasinya.

Itu tidak terkecuali pemerintah Desa Beringin kecamatan Alalak, desa tersebut pun dituntut berbuat hal yang sama dan hari ini telah selesai dalam melakukan rehab Satu unit RTLH senilai Lima Puluh juta rupiah bersumber dari anggaran dana desa  2024 di desanya.

Suksesnya renovasi RTLH di Desa Beringin Jalan Landihong RT. 003 ini dirayakan dengan syukuran sederhana oleh Pemdes Beringin, Senin (30/9/2024) pagi. Kadis Kominfo Hery Sasmita,  meresmikan Satu unit rehab rumah ditandai dengan pemotongan pita bersama Kepala DPPKBP3A H. Purkan.

Dalam sambutannya, Hery menyampaikan bedah rumah ini merupakan bentuk kepedulian pemerintah kepada masyarakatnya. Ia berharap momentum peresmian ini menjadi sebuah stimulan kepedulian dari pemerintah desa kepada masyarakatnya dan berharap pula kepedulian yang lain lebih ditanamkan dan terus dikembangkan di tengah masyarakat.

“Kita berharap kepedulian-kepedulian itu turut meningkatkan dari sisi kesejahteraan maupun sisi kesehatan masyarakatnya. Sekarang ini, kita pun bersama-sama fokus pengentasan stunting, kemudian bagaimana kita membebaskan masyarakat dari kemiskinan ekstrem dan menekan inflasi. Itu Tiga program pemerintah pusat yang sampai ke tingkat desa. Mari pemerintah, pihak swasta dan lapisan masyarakat turut peduli akan hal tersebut,” harapnya.

Hery menambahkan peresmian rehab RTLH tersebut juga merupakan salah satu contoh konkret kepedulian Pj. Kepala Desa Beringin Heri Iswandi kepada warganya.

Kadis kominfo mengucapkan selamat kepada pemilik rumah ibu Jariah beserta keluarga seraya berpesan agar memanfaatkannya dengan baik sebagai tempat berlindung, beristirahat dan beribadah.(Mc.Barito Kuala)

Selamatkan Anak Dari Dampak Negatif Internet. Pesan Kepala Dinas Kominfo Hery Sasmita, S.STP., M.AP saat memberikan sosialisasi internet sehat di kantor desa Beringin kecamatan Alalak, Senin (30/9). Sosialisasi tersebut merupakan bagian dari dukungan Dinas Kominfo terhadap Penilaian Kualitas Keluarga Daerah di kabupaten Barito Kuala tahun 2024 yang berlokus pada desa Beringin kecamatan Alalak.

Hery ungkapkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) mengalami perkembangan yang sangat pesat hingga Internet telah mengubah cara hidup, bekerja, belajar, dan berinteraksi dengan orang lain.

“Internet telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan kita sehari-hari. Kehadirannya membawa banyak perubahan positif dalam berbagai aspek kehidupan. Penting untuk diingat juga bahwa internet juga memiliki potensi negatif. Oleh karena itu, penting untuk mengajarkan anak menggunakan internet secara bertanggung jawab dan aman,” ungkapnya.

Disebutkannya bahwa beberapa cara positif manfaat Internet, yaitu digunakan untuk belajar, menjalin koneksi, akses informasi tanpa batas serta Platform e-commerce yang memungkinkan menjual produk atau jasa secara langsung kepada konsumen.

Namun, Hery juga ingatkan kepada para orang tua akan dampak negatif yang mengintai jika menggunakan internet dengan sembarangan. Diantaranya menimbulkan kecanduan, paparan konten negatif, cyberbullying, penipuan, kejahatan online, Isolasi Sosial, Gangguan Kesehatan, Hoax dan Disinformasi.

“Internet memiliki dua sisi yang bertolak belakang. Di satu sisi, internet membawa banyak manfaat dan kemudahan bagi kehidupan kita, namun di sisi lain internet menyimpan potensi bahaya terutama bagi anak-anak,” pesan Hery.

Kemudian, untuk mengatasi dampak negatif dari Internet menurut Hery orang tua wajib mengontrol dan menentukan waktu penggunaan gawai oleh anak, menggunakan fitur parental control, mengajarkan anak untuk berhati-hati dalam Berbagi Informasi Pribadi, dan perbanyak jalin interaksi sosial secara langsung dengan bermain permainan tradisional.

Dihadiri Camat Alalak, Ketua TP PKK Kecamatandan desa, Kepala Puskesmas Berangas, Babinsa, Babinkamtibmas, bidan desa, penyuluh KB, Forum Anak Desa, tokoh masyarakat dan tokoh agama. Hery membuka kesempatan untuk para audiens Bertanya dan sebagai apresiasi kepada yang bertanya Ia pun memberi Tahu. Menurutnya tahu memiliki filosofi sebagai bentuk kesederhanaan, ketahanan dan sebagai makanan yang kaya akan nutrisi meskipun terbuat dari bahan yang sederhana.

Marabahan – Pemerintah daerah melalui Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kab. Barito Kuala gelar acara lomba senam antarDWP Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan lomba baca berita bagi putra putri anggota DWP Se-Kab.

Hal ini dilakukan  rangka memperingati dan memeriahkan HUT ke-25 DWP 2024. Acara tersebut di buka langsung oleh Penasihat DWP Rabiatul Adawiyah Dinansyah di Aula Selidah, Rabu (13/11/2024).

Rabiatul dalam sambutannya menyatakan rasa syukurnya dari waktu ke waktu, peranan dan partisipasi kaum perempuan mendapat tempat dan mampu mensejajarkan diri bersama pria. Ia memaknainya dalam konteks keikutsertaan Perempuan mendorong tercapainya percepatan kemajuan pembangunan daerah serta turut andil pada peningkatkan kesejahteraan masyarakat, melalui pendekatan dan pembinaan para ibu-ibu di dalam lingkungan keluarganya termasuk adanya lomba DWP ini.

“Saya sangat menyambut baik dan memberikan apresiasi atas terselenggaranya berbagai lomba dalam dalam rangkaian HUT DWP ke-25 ini. Disamping sebagai sarana untuk lebih memperat ikatan tali silaturahmi, lomba senam ini juga merupakan momen untuk menunjukkan kemampuan dan kekompakan tim yang dimiliki serta memberikan kesempatan bagi anak anggota DWP untuk menunjukkan bakat dan potensi diri,” katanya.

Ia juga mengatakan hal mendasar yang perlu diketahui adalah bahwa peranan sebagai isteri sangat berpengaruh terhadap keberhasilan suami dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai aparatur pemerintah Kab. Barito Kuala.

“Kepada ibu-ibu yang tergabung dalam kepengurusan DWP, baik di kabupaten, maupun DWP unsur pelaksana, agar senantiasa dapat meningkatkan kompetensinya dalam rangka memaksimalkan peranannya. Tentu sebagai ibu rumah tangga dan pendamping bagi sang suami, maupun peranannya sebagai anggota Dharma Wanita Persatuan dengan memberikan kontribusi dalam melindungi, memberdayakan dan memajukan kaum perempuan di bumi ije jela ini,” katanya.

Ketua DWP Kab. Barito Kuala Herwina Zulkipli Yadi Noor menjelaskan bahwa tujuan kegiatan ini diharapkan bisa meningkatkan kesehatan anggota DWP. Disamping melakukan aktivitas dan rutinitas pekerjaan yang banyak menyita waktu untuk kesempatan berolahraga.

“Khususnya bagi anggota DWP dapat mendukung aktivitas dan kinerja DWP dalam mewujudkan kesejahteraan anggota, keluarga serta masyarakat, juga dengan kegiatan ini akan semakin memperat tali silaturahmi dan hubungan antar penasehat, pengurus, ketua dwp unsur pelaksana dan anggota,” jelasnya. (A.A/Foto: Win/kominfo)

“Perjanjian kinerja, merupakan bentuk komitmen dan kesepakatan untuk melaksanakan pelayanan publik disertai indikator kinerja, dengan prinsip dan tujuan untuk meningkatkan integritas, transaparansi, dan akuntabilitas,” hal itu diuraikan oleh Pj. Bupati Dinansyah, S.Sos., MM dalam acara pendatanganan perubahan perjanjian kinerja tahun 2024 di aula Selidah pada, Senin (21/10).

Selain itu, ujarnya penandatanganan perubahan perjanjian kinerja 2024 ini adalah sebagai momentum periode yang tepat dan iklim yang baik untuk meningkatkan resolusi kinerja demi terwujudnya kerja keras, inovatif dan kreatif dalam menjalankan program kerja pemerintah. Diharapkannya pembangunan dapat berjalan cepat, tepat dan akurat yang menyentuh pada harapan pemerintah dan masyarakat.

Adapun perubahan perjanjian kinerja tahun 2024 ini dalam rangka menyikapi terjadinya Pergantian atau mutasi jabatan, Perubahan target kinerja dan Perubahan alokasi anggaran. “Perjanjian kinerja ini bertujuan untuk menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi aparatur dan penilaian pencapaian keberhasilan tujuan dan sasaran oraganisasi, serta menjadi awal munculnya inovasi-inovasi baru dalam hal pelayanan publik,” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama berlangsung pula pemberian apresiasi pelayanan public yakni Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sakip) dan zona integritas lingkup pemerintah kabupaten Barito Kuala yang diserahkan langsung oleh Pj. Bupati Dinansyah.

Apresiasi tersebut merupakan salah satu upaya pemerintah daerah kabupaten Barito Kuala untuk meningkatkan dan memperkuat birokrasi, memberikan pelayanan yang lebih berkualitas, dan berkinerja lebih baik. Pj. Bupati Dinansyah dalam sambutannya sampaikan harapannya pada pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

“Saya mengharapkan komitmen dan kesungguhan semua pimpinan SKPD untuk senantiasa melakukan berbagai perubahan, jangan hanya berkutat pada rutinitas yang tidak memberikan dampak dan manfaat. Lakukan Perubahan di SKPD secara berkesinambungan dengan melibatkan semua pegawai, bangun budaya kinerja, biasakan melakukan evaluasi internal secara rutin minimal setiap bulan atau sesuai kebutuhan dengan melibatkan semua pejabat, sehingga dapat mengetahui secara komprehensif capaian kinerja termasuk permasalahan dan hambatan yang terjadi sekaligus mencarikan solusi terbaik,” harapnya.

Acara ditutup dengan penyerahan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) Mandiri instansional di lingkungan Pemerintah Kab. Barito Kuala tahun 2024, penyerahan hasil pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayan publik tahun 2023 oleh Kemanpan RB, Penyerahan hasil kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik pemerintahan daerah 2023 oleh Ombusman dan pemberian apresiasi zona integritas 2024. Acara dihadiri Sekretaris Daerah Barito Kuala, Para staf ahli bupati, Asisten Sekretaris Daerah Kab. Barito Kuala, pimpinan serta sekretaris SKPD terkait lingkup pemerintahan Kab. Barito Kuala, Camat, Lurah dan Kepala Puskesmas se-kabupaten Barito Kuala. (A.A/ Foto: Rnld)

Banjarmasin – Sebagai salah satu upaya meningkatkan keamanan siber di Pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Komunikasi dan Informatika melaunching Computer Security Incident Response Team (CSIRT) kabupaten/kota se-Kalsel di Mahligai Pancasila Banjarmasin, Senin (18/11).

Plh Gubernur Kalsel Roy Rizali Anwar mengatakan pembentukan tim CSIRT ini sesuai dengan arahan Presiden RI yang mewajibkan agar instansi negara membentuk CSIRT untuk menjaga ruang digital yang rentan dengan kejahatan siber. Selain itu, pembentukan CSIRT ini juga menjadi salah satu indikator dalam penilaian Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Sementara itu dalam sesi wawancara, Kepala Dinas Kominfo Barito Kuala Hery Sasmita S.STP., M.AP berikan keterangan terkait kegiatan launching Computer Security Incident Response Team (CSIRT). “CSIRT (Computer Security Incident Response Team) adalah tim yang bertugas untuk merespons dan mengelola insiden terkait keamanan siber di suatu organisasi atau wilayah bagi sebuah kabupaten, CSIRT memiliki banyak manfaat yang penting. Diantaranya adalah mengurangi risiko serangan siber dengan melakukan pemantauan, deteksi, dan mitigasi potensi ancaman terhadap sistem informasi di kabupaten,” terang Hery.

Menurut Kadis Kominfo Batola, CSIRT sangat penting untuk menjaga keberlanjutan layanan publik yang bergantung pada teknologi karena seiring dengan digitalisasi banyak layanan pemerintah di kabupaten kini berbasis teknologi informasi. CSIRT akan membantu sistem jadi terlindungi dengan baik dari ancaman yang dapat merusak atau mengganggu operasional di pemerintah daerah.

Sambungnya, CSIRT turut meningkatkan kepercayaan masyarakat dengan adanya tim yang fokus pada keamanan siber. “Masyarakat akan merasa lebih aman dalam menggunakan layanan digital yang disediakan oleh pemerintah kabupaten. Ini akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap inisiatif digital pemerintah. Peningkatan Kesadaran Keamanan Siber CSIRT juga berperan dalam melakukan pelatihan dan sosialisasi terkait pentingnya keamanan siber bagi pegawai pemerintah dan masyarakat. Dengan meningkatnya kesadaran ini, potensi ancaman bisa diminimalkan,” ujar Hery.

Yang terakhir adalah Mendukung Kepatuhan Regulasi, Hery katakan Banyak regulasi pemerintah yang mewajibkan perlindungan data dan sistem informasi terutama dalam konteks pemerintahan digital. CSIRT membantu memastikan bahwa kabupaten memenuhi standar keamanan siber yang ditetapkan oleh pemerintah pusat maupun lembaga internasional. “Secara keseluruhan, CSIRT berfungsi sebagai garda terdepan dalam menghadapi tantangan ancaman siber dan menjaga agar ekosistem digital di kabupaten berjalan dengan aman dan lancar,” tutupnya. (R.G/Kominfo)

Marabahan – Dinas Komunikasi dan Informatika kabupaten Barito Kuala menerima kunjungan dari Komisioner Komisi Informasi (KI) Provinsi Kalsel, Jum’at (29/11/2023) pagi.

Kunjungan tersebut diketuai oleh Nawang Wijayati, semua anggota Komisioner berhadir lengkap, kunjungan tersebut dalam rangka Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik  2024 di Kabupaten Barito Kuala.

Kepala Dinas Kominfo Batola Hery Sasmita, mengaku sangat mengapresiasi kunjungan tim Monev dari KI Kalsel. Menurutnya, Monev yang dilaksanakan dapat meningkatkan pelaksanaan keterbukaan informasi publik di pemerintahan kabupaten Barito Kuala.

“Kita sudah menjalankan Keterbukaan Informasi Publik, akan tetapi untuk peningkatan pelayanan ke masyarakat dalam hal informasi, tentu kita siap sedia menerima arahan dari Komisi Informasi,”imbuhnya.

Nawang Wijayati dalam kunjungannya menyampaikan Monev Keterbukaan Informasi Publik merupakan salah satu agenda dari Komisi Informasi untuk sinergitas pelayanan informasi antara pemerintah daerah dan Komisi Informasi Kalsel.

“Kami berharap sinergitas ini terus terjalin, sehingga meningkat pula Indeks Keterbukaan Informasi Publik provinsi Kalimantan Selatan di tahun yang akan datang, tentu salah satunya dukungan dari pemerintah daerah,” harapnya.(Mc.Batola)

Marabahan – Pemerintah Kabupaten Barito Kuala melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) selenggarakan Rapat Koordinasi (Rakor) Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional – Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N – Lapor) di Aula Selidah, pada Rabu (19/06).

Rakor dibuka oleh Kepala Diskominfo Hery Sasmita, S.STP., M. AP dan narasumber dari Diskominfo Provinsi Kalsel Chairun Ni’mah, S.S., M.AP. Peserta Rakor adalah Pejabat Lapor SKPD sebanyak 31 orang dan dari Kecamatan sebanyak 17 orang sehingga total peserta berjumlah 48 orang.

Terselenggaranya Rakor SP4N Lapor ujar Hery adalah merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat berupa aspirasi maupun pengaduan terhadap layanan pemerintah. Melalui aplikasi Lapor pula masyarakat dapat turut serta berperan dalam pengawasan program pembangunan dan pelayanan publik.

“Pentingnya peranan semua pihak tidak terkecuali oleh Admin Lapor untuk mensukseskan salah satu layanan aspirasi dari pemerintah khususnya di masyarakat Barito Kuala. Oleh karena itu, kita terus berupaya meningkatkanan kualitas maupun kuantitas dari pelaksanaan Aplikasi Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat tersebut salah satunya melalui Rapat koordinasi pada hari ini,” pungkas Hery.

Disampaikan pula oleh Hery bahwa Pejabat dan admin Lapor di SKPD telah turut membantu menjalankan roda pemerintahan yang melayani melalui respon aspirasi dan pengaduan pada Lapor. Warga Barito Kuala dapat memberikan laporan mengenai pelayanan publik yang sesuai atau tidak sesuai dengan standar pelayanan, sehingga kinerja pelayanan publik dapat ditingkatkan bersama.

“Aspirasi masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas, harus menjadi perhatian pemerintah. Sejalan dengan itu dibutuhkanlah pemantauan dan pengawasan dari seluruh lapisan masyarakat” sebutnya.

Chairun Ni’mah dalam materinya menerangkan tentang dasar hukum pengelolaan SP4N LAPOR dari UU No 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik dan Permenpan 46 Tahun 2020 tentang Road Map Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional.

Chairun Ni’mah juga jabarkan strategi untuk pengelolaan SP4N LAPOR dengan penunjukan pejabat penghubung pada tiap SKPD, ia pun mengatakan sebelum aduan disposisi ke pejabat penghubung, admin koordinator Batola harus berkoordinasi dengan pejabat penghubung yang berpotensi untuk menindaklanjuti aduan berdasarkan kewenangannya masing-masing, hal ini bertujuan agar aduan lebih cepat ditindaklanjuti dan tidak salah terdisposisi,” jelasnya. (A.A/Foto:Beben/Vid:R.G/IKP/Kominfo)

Kunjungan kepala BNN Barito Kuala ke Diskominfo Barito Kuala pads Rabu (12 Juni 2024)

Meningkatkan kualitas informasi dan dokumentasi oleh PPID merupakan bagian dari mengaktualisasikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Tentang keterbukaan informasi publik yang mengamanatkan bahwa setiap badan publik pemerintah maupun badan publik non pemerintah mempunyai kewajiban untuk menyediakan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada masyarakat. Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Kominfo Hery Sasmita, S.STP., M.AP saat mewakili Pj. Bupati Mujiyat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Marabahan (6/6).

Dengan adanya undang-undang keterbukaan informasi publik, ungkap Hery adalah menjamin hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang telah dijamin dan dilindungi oleh konstitusi. “Jangan sampai kemudian terjadi gugatan dan menjadi sengketa informasi. maka kita berharap dengan adanya rapat koordinasi pada hari ini bisa mencegah potensi terjadinya sengketa informasi,” harapnya.

Rakor yang diselenggarakan oleh Pemkab Barito Kuala melalui Dinas Komunikasi dan Informatika, diikuti oleh 30 PPID Pelaksana dengan mengundang narasumber dari Komisi Informasi Prov. Kalsel Bidang Kelembagaan Drs. H. Ah. Rijani, M.AP. Pernah berkiprah sebagai Pegawai Negeri Sipil sejak tahun 1985 di lingkungan pemerintahan Prov. Kalsel, Rijani paparkan materi Hak dan Kewajiban Badan Publik dalam memenuhi Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

Disampaikankannya klasifikasi dalam informasi publik itu terbagi pada terbuka dan dikecualikan. Informasi terbuka yakni diumumkan secara berkala, diumumkan serta merta dan tersedia setiap saat sesuai dengan Pasal 9, 10, 11 UU KIP. Selain itu yang dimaksud informasi dikecualikan sebutnya adalah informasi terkait rahasia negara, rahasia pribadi dan rahasia bisnis.

Selaku Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, Syaiful Asgar dalam laporannya menyampaikan bahwa KIP merupakan tanggung jawab Bersama dan Juga menjadi bentuk pengawasan oleh masyarakat. “Melalui Rakor ini diharapkan semua PPID Pelaksana di SKPD dapat menjalankan pengelolaan informasi dan dokumentasi di instansi masing-masing dengan pelayanan informasi yang cepat dan sederhana,” tutupnya. (Wke/R.G/Foto: Ben/Kominfo)

Marabahan, Selasa (28/05/2024) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala bersama DWP Dinas Kominfo mengadakan acara Purna Tugas Sekretaris Dinas Kominfo. Bertempat di halaman Diskominfo Kab. Barito Kuala.