Upacara gabungan dalam rangka peringatan Hardiknas dan Hari Otonomi Daerah ke-XXVII bersama seluruh ASN dan jajaran forkopimda di halaman Pemkab Batola, Selasa, (2/5/2023). Upacara gabungan dipimpin langsung oleh Inspektur Pj. Bupati Barito Kuala Mujiyat, S.Sn., M.Pd.

Dalam amanat yang dibacakan oleh Pj. Bupati, Mendikbudristek menyampaikan “Para guru sekarang berlomba-lomba untuk berbagi dan berkarya dengan hadirnya Platform Merdeka Mengajar. Selain itu, guru-guru yang dulu diikat berbagai peraturan yang kaku sekarang lebih bebas berinovasi di kelas dengan hadirnya Kurikulum Merdeka.

Sejalan dengan kurikulum merdeka yang menekankan pembelajaran mendalam untuk mengembangkan karakter dan kompetensi, seleksi masuk perguruan tinggi negeri pun sekarang fokus pada mengukur kemampuan literasi dan bernalar.

Mari kita semarakkan hari ini dengan semangat untuk meneruskan perwujudan Merdeka Belajar, mendidik generasi Pelajar Pancasila yang cerdas berkarakter, dan membawa Indonesia melompat ke masa depan dengan pendidikan yang memerdekakan. Selamat Hari Pendidikan Nasional. “sebutnya.

Kemudian amanat dari Mendagri “Setelah 27 tahun berlalu, otonomi daerah telah memberikan dampak positif, dibuktikan dengan adanya percepatan pembangunan yang ditandai dengan meningkatnya angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM), bertambahnya PAD dan kemampuan fiskal daerah.

Namun data juga menunjukan bahwa filosofi dari tujuan otonomi daerah belum sepenuhnya mencapai hasil yang diharapkan. Berdasarkan data Ditjen Keuangan Daerah Kemendagri selama kurun waktu tersebut, terdapat beberapa daerah yang memiliki PAD dibawah 20% dan menggantungkan keuangannya pada pemerintah pusat melalui Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD). “sebutnya.

Pada upacara yang dilaksanakan, ditutup dengan Halal Bi Halal ASN Pemkab Barito Kuala bersama jajaran Forkopimda di halaman pemkab yang bertepatan dengan momen setelah idul Fitri 1444 Hijriah.(kominfo)

Marabahan- Selasa, (9/5/23). Ketua Kwarda Kalsel Hj. Raudatul Jannah, SKM., M.Kes yang diwakili oleh Wakil ketua Dr. Karyono Ibnu Ahmad melantik dan mengambil janji Pramuka Trisatya Pj. Bupati Batola Mujiyat, S.Sn., M.Pd sebagai Ketua Majelis Pembimbing Kwartir Cabang Barito Kuala (Kamabicab) beserta anggotanya yang terdiri dari Kepala SKPD. Kemudian dilanjutkan, Ketua Kamabicab Batola Mujiyat melantik Ketua Kwarcab Batola Ir. H. Rahmadian Noor, ST., Lembaga Pemeriksa Keuangan Gerakan Pramuka dan seluruh anggota Kwarcab Pramuka Barito Kuala dengan masa bakti 2022 – 2027.

Pj. Bupati Mujiyat selaku Kamabicab Batola dalam sambutannya menuturkan harapanya pada gerakan Pramuka “gerakan ini bertujuan menumbuhkan generasi bangsa yang berkepribadian, berwatak dan berbudi pekerti luhur memiliki kecerdasan tinggi, sehat jasmani dan bermanfaat bagi masyarakat sekitarnya, “harapnya.

Mujiyat juga sampaikan tantangan dalam gerakan Pramuka
“tantangan kepengurusan gerakan pramuka saat ini dan kedepannya cukup keras dan berdarah-darah, salah satunya menjadikan gerakan pramuka menjadi kegiatan ekstrakurikuler di sekolah yang diminati dan digemari oleh pelajar kita, sehingga mereka secara suka rela dan antusias untuk menjadi anggota pramuka aktif disekolahnya, akan tetapi tantangan yang cukup berat tersebut tidak lantas menjadikan kita berkecil hati, tetapi memacu semangat kita untuk berupaya memaksimalkan memajukan gerakan pramuka di Barito Kuala yang kita cintai, “ucap Ketua Kamabicab.

Akhir sambutan, Mujiyat ketua Majelis Pembimbing Kwartir Cabang mengucapkan selamat kepada seluruh anggota pengurus baru “mari kita abdikan diri dan turut serta pula bantu cegah Stunting di Batola dan semangat galakkan gerakan Pramuka. Salam Pramuka, “tutup Pj. Bupati (Wke/Kominfo)

Rembuk Stunting Pemerintah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023 dilaksanakan di Banjarmasin, Senin (8/5/23). Kegiatan Rembuk Stunting diikuti oleh Pj. Bupati Batola Mujiyat, S.Sn., M.Pd, pemaparan data stunting per Kecamatan oleh Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting Sekda Ir. H. Zulkipli Yadi Noor dan Moderator oleh Kepala DPPKBP3A Batola Hj. Harliani.

Pada Rembuk Stunting Pj. Bupati Batola Mujiyat ajak para Stakeholders Intervensi 2.246 Anak Stunting. Rembuk Stunting Dihadiri oleh Forkopimda, perwakilan Bank Indonesia, Stakeholders, Kepala SKPD, Camat, Kepala Desa, Kepala Puskesmas, penyuluh KB, petugas Gizi se-Kabupaten Barito. Kegiatan Rembuk Stunting diisi sesi tanya jawab oleh peserta kepada Pj. Bupati dan Sekda agar terintegrasinya pelaksanaan kebijakan intervensi penurunan stunting di kecamatan hingga desa.

Pada paparan yang disampaikan, Sekda Batola turut apresiasi 13 desa bebas stunting yang ada di kecamatan Anjir Pasar, Mandastana, Alalak, Belawang dan Marabahan. “Saya harapkan untuk terus menjaga predikat tersebut karena bayi pasti akan terus lahir, ”ucapnya.

Adapun Rencana Aksi oleh Pemkab Barito Kuala untuk turunkan stunting yakni Revitalisasi Pokjanal Posyandu, Revitalisasi TPPS dan program Bapak Bunda Asuh. Ketua Pj TP PKK Batola Suharyanti mengatakan, Rencana Aksi dari PKK Batola adalah setiap bulannya akan mengunjungi posyandu dan inovasi untuk menjalankan program 2 telur dengan anggaran 20 juta rupiah. Selain itu, Baznas Batola turut bantu anggarkan 60 juta rupiah, Bank Indonesia melalui PBSI anggarkan 300 juta rupiah khusus Batola dan kerjasama program cukup 2 telur oleh Banjarmasin Post.

Rencana aksi Bapak Bunda Asuh yang disahkan oleh Pj. Bupati Batola yaitu program MissU (Mandi Susu) adalah pemberian bantuan susu formula kepada anak stunting sebanyak 10 kotak/anak/bulan, yang diberikan selama 6 bulan dengan biaya Rp 1.020.000 dan program Cukup 2 telur/anak/hari selama 6 bulan dengan biaya Rp 720.000. Aksi Bapak dan Bunda Asuh Anak Stunting dengan harapan dapat membantu intervensi pengurangan jumlah angka stunting yang berdasarkan survei EPPGBM terdapat 11,33% atau 2.246 anak stunting di Batola.

Pj. Bupati dalam arahannya memberikan kredit poin pada 3 kecamatan tertinggi data stunting “Tabunganen, Alalak, Tabukan, ada sebuah nilai tawar tahun ini ada Esselon II sebanyak 6 orang yang akan purna tugas, apabila bapak camat mampu turunkan stunting maka ada karpet merah untuk naik ke Esselon II yaitu 3 kecamatan akan berebut 6 posisi. Yang namanya kerja nyata ini pasti tidak murah harganya, artinya sebuah gagasan pemikiran dan waktu bertanggung jawab turunkan angka stunting, ”tegasnya.

“Langkah Pertama, Bapak Bunda Asuh. Langkah Kedua, kita datangi bersama-sama dan bentuk tim satgas ke kampung dan desa yang data stuntingnya tinggi, kita segera komitmen pertemuan ini agar rembuk stunting yang kila laksanakan tidak sia-sia. Yang Ketiga, ada relawan yang mengontrol stunting. Yang ke Empat, kita panggil perusahan seperti sawit yang ada di Batola untuk bantu turunkan stunting, “Pinta Mujiyat.

Akhir acara secara simbolis penyerahan slempang Bapak dan Bunda Asuh Anak Stunting Kabupaten Barito Kuala sekaligus penandatanganan komitmen oleh perwakilan Forkopimda, Ketua Organisasi TP. PKK, DWP, Bhayangkari, Persit Kartika Chandra Kirana, Kepala SKPD dan Camat Kab. Barito Kuala. (Wke/kominfo)

Marabahan – Ketua Darma Wanita Persatuan (DWP), Ny. Senja Ayu Lestari Hery Sasmita, mengajak anggotanya beserta ASN dan staff di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala untuk Skrining Penyakit Tidak Menular (Pemeriksaan Lab. Sederhana, Gula Darah, dan Kolesterol) serta Skrining Kesehatan Jiwa, Senin (08 Mei 2023).

Kegiatan tersebut dilaksanakan di halaman Kantor Diskominfo Batola. ASN dan staff SKPD lain yang berada di dekat Kantor Diskominfo pun juga mengikuti kegiatan skrining kesehatan ini. Skrining kesehatan dilakukan oleh tim tenaga kesehatan dari Puskesmas Marabahan.

Sebelumnya, dokter Fiqhiyatun Perdani dari Puskesmas Marabahan juga menyampaikan materi mengenai Pencegahan Kanker Serviks kepada anggota DWP serta ASN dan staff wanita Diskominfo Batola. Pada kegiatan ini, istri dari Hery Sasmita tersebut berharap agar seluruh anggota DWP beserta ASN dan staff Diskominfo Batola dapat lebih waspada dalam mencegah kanker serviks dan terus menjaga kesehatan fisik dan kejiwaan.

Lomba Masak Serba Ikan (LMSI)
Tingkat Kabupaten Tahun 2023, kerjasama TP PKK Barito Kuala kerjasama Dinas Ketahanan Pangan dan PerikananKamis (4/5/23) bertema “Masak Ikan untuk Mengatasi Stunting, Menyehatkan dan Mencerdaskan”.

Bertempat di Aula Selidah Marabahan, diikuti oleh TP. PKK di 17 Kecamatan dengan masing-masing membawa 3 menu masak olahan ikan dengan katagori menu keluarga, menu balita dan menu kudapan. Pada perlombaan masak ikan, dinilai oleh dewan juri Chef profesional yaitu Chef Agus Sasirangan ditambah juri dari DKPP dan TP. PKK Batola.

Lomba masak ikan dibuka oleh Pj. Bupati Batola yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Barito Kuala, Ir. H. Zulkipli Yadi Noor, M.Sc. Pada sambutan Pj. Bupati yang disampaikan oleh Sekda Batola “bahwa gerakan memasyarakatan makan ikan berimplikasi pada peningkatkan konsumsi ikan nasional serta keanekaragaman pangan untuk mensosialisasikan konsumsi ikan, makanan bergizi seimbang dan aman untuk masyarakat, “katanya.

Suharyanti mengatakan “Kegiatan ini memacu kreativitas para ibu-ibu untuk mengolah beragam masakan dan makanan berbahan pangan lokal juga mendorong kesadaran akan pentingnya pemenuhan gizi berimbang pada sajian makanan keluarga khususnya untuk anak-anak kita, “Kata Pj. Ketua TP. PKK Barito Kuala. Menurut Suharyanti, olahan ikan sangat relevan untuk mendukung program perbaikan gizi masyarakat dalam penanganan stunting di Batola.

Adapun pemenang dari ketiga lomba tersebut dimenangkan semua oleh Kecamatan Tabukan. menu yang diusung oleh Kec. Tabukan yaitu Nikubikat (Nila Kukus Bihun Paikat), Lapis Habiga (Harum Binjai Buah Naga), dan Burhalangka (Bubur Haruan Kalangkala). Hasil lomba ini kemudian akan diseleksi kembali ke tingkat provinsi dan nasional yang akan diselenggrakan di Lampung. (Wke/kominfo)

Marabahan – Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala Hery Sasmita, S.STP., M.AP mengajak seluruh staff Diskominfo Batola untuk melaksanakan kegiatan gotong royong untuk membersihkan area kantor Diskominfo (05/05/2023).

Marabahan, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala (Hery Sasmita, S.STP., M. AP.) menghadri acara penyerahan paket sembako untuk masyarakat kabupaten barito kuala yang di selenggarakan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Barito Kuala. Dengan Tema
Keteladanan Pemimpin dan Pengusaha di Kabupaten Barito Kuala dalam berzakat, infaq dan shodaqoh. bertempat di Aula Selidah Pemkab. Barito Kuala. Rabu(15/04/23)

Acara di hadiri oleh Pj. Bupati Barito Kuala beserta Jajaran FORKOPIMDA Barito Kuala, turut berhadir Sekretaris Daerah Barito Kuala serta Kepala SKPD Lingkup Pemerintah Kabupaten Barito Kuala dan Kepala BAZNAS Kab. Barito Kuala beserta jajaran nya serta pada stakeholder.

Dalam laporannya ketua panitia pelaksana menyampaikan sejumlah 500 paket sembako yang akan diserahkan kepada Masyarakat Barito Kuala dengan 3 tahap penyerahan.

Pj. Bupati Batola dalam sambutannya sangat mendukung dan apresiasi dengan Kegiatan-kegiatan Baznas.

Acara di akhiri dengan penyerahan 150 paket sembako kepada perwakilan masyarakat Barito kuala yang diserahkan secara simbolis oleh Pj. Bupati dan FORKOPIMDA Kab. Barito Kuala. (hp/kominfo)

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala telah melaksanakan bimbingan teknis pembutaan Website Desa kepada 11 mahasiswa KKN Ilmu Pemerintahan, Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, Selasa (11/4/2023).

Website desa adalah sebuah laman situs desa sebagai sarana penghubung antara pemerintah desa dengan warga dari Kementerian Komunikasi dan Informatika RI. Website Desa diharapkan sebagai sarana akuntabilitas dan transparasi publik serta promosi potensi-potensi wisata desa dan produk-produk unggulan desa.

Pembuatan Website Desa oleh mahasiswa KKN di Barito Kuala di Desa Kolam Kanan merupakan salah satu Proker yang telah ditentukan oleh kampus. Oleh karena itu Diskominfo Batola turut membantu mahasiswa agar nantinya mereka yang KKN dapat membantu pemerintah menghidupkan kembali website desa melalui mensosialisasikannya kembali ke masyarakat desa dan operator desa.

Website desa dapat dimanfaatkan untuk media promosi lokal desa sehingga diharapkan dapat dimanfaatkan dengan baik terlebih website desa termasuk pembuatan website dengan biaya paling murah. (Wke/Kominfo)

Sekretaris Daerah Barito Kuala Ir. H. Zulkipli Yadi Noor, M.Sc telah mengambil sumpah 196 PNS yang terdiri dari 107 orang tenaga teknis dan 89 orang tenaga kesehatan lingkup Pemerintah Kabupaten Barito Kuala. Penyerahan Surat Keputusan Dan Pengambilan Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil Formasi Tahun 2021 di Marabahan, Selasa (11/4/2023).

Sekda Batola mengajak seluruh PNS yang baru disumpah untuk mensyukuri pekerjaan dan memberikan kinerja yang baik di SKPD masing-masing.” Ikuti yang baik dan jangan ikuti mental yang tidak baik, ucapnya”.

Terlebih menurut Zulkipli PNS baru harus serta merta meningkatkan kulitas dan skill untuk mendukung Birokrasi Berkelas Dunia seperti wacana dari Presiden RI Joko Widodo. “Kompetensi dijaga dan ditambah secara mandiri. Belajar terus dan banyak membaca untuk menikatkan pengetahuan dan pola pikir dalam berkinerja melayani masyarakat, “pungkas Pak sekda. (Wke/Kominfo)

Dinas Komunikasi dan Informatika mengikuti rapat di ruang kerja Sekretaris Daerah dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang didukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan agenda Persiapan Evaluasi SPBE dan Evaluasi Pengaduan Melalui E-Lapor. Senin, (10/4/2023) Marabahan.

Pertemuan yang dipimpin langsung oleh Sekda Ir. H. Zulkipli Yadi Noor, M.Sc turut dihadiri oleh Inspektorat, Kepala Dinas Kominfo, Dinas PTSP, Disperpursip, Kepala Bappelitbang, BPKAD, BKPP, BPPRD, Kepala Bagian Organisasi, Hukum dan PBJ.

H. Saberi Thannor, ST Kepala PUPR selaku Inspektur Apel di halaman Pemkab Barito Kuala menyampaikan ucapan selamat menjalankan ibadah puasa serta mohon maaf lahir dan batin kepada seluruh peserta Apel Senin,( 10/4/2023).

Pesan kepada masyarakat Saberi, Kadis PUPR Batola menyampaikan permintaan maaf karena rusaknya ruas jalan di wilayah Kabupaten Barito Kuala. “Kami meminta maaf apabila jalan yang dilewati masih ada ruas jalan yang belum baik dan rusak berat. Hal itu disebabkan keterbatasan alokasi dana akibat kejadian pandemi covid-19 di tahun 2020 dan terjadinya banjir di tahun 2021 menyebabkan 30 ruas jalan kabupaten rusak berat, ”katanya.

Kadis PUPR juga mengutarakan bahwa perbaikan sebelumnya belum sepenuhnya baik, baru mencapai sekitar 30-40% jalan. Dinas PUPR Batola mengaharapkan melalui adanya perubahan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk memenuhi infrastruktur dasar jalan di Batola.

Saberi menerangkan bahwa ada 113 ruas kabupaten masih banyak yang rusak berat “karena keterbatasan dana sehingga berharap melalui perubahan anggaran DAK dapat memenuhi itu semua, “ucap Kadis PUPR.

Selain itu, Dinas PUPR menghimbau kepada masyarakat pengguna untuk mentaati aturan batas muatan dan pemakaian oleh para pengguna jalan. Kadis PUPR Batola menyebutkan di Kecamatan Wanaraya terjadi banyak kerusakan yang disebabkan oleh pemakaian kendaraan yang melebihi sehingga jalan yang baru selesai tidak begitu lama sudah terjadi rusak kembali.

Faktor alam juga turut memperparah kerusakan jalan seperti cuaca ekstrem. “Kami sudah maksimal mengajukan kepada PUPR pusat melalui Balai Jalan untuk pendanaan jalan, dari seluruh ruas kabupaten alhamdulillah baru 2 (dua) yang akan ditangani dan mungkin di akhir tahun ini akan diperbaiki, ”ungkap Saberi.

Ada sejumlah 113 jalan di kabupaten yang masih rusak karena keterbatasan dana, Saberi menyatakan bahwa minimal jalan yang masih berlubang akan ditutup untuk mengurangi resiko kecelakaan. PUPR berharap masyarakat dalam menggunakan angkutan bisa mengikuti aturan yang ada. PUPR Batola juga meminta kordinasi dengan Dishub dalam menangani permasalahan jalan oleh pengguna angkutan berat.

KPK RI laksanakan Zoom Meeting sosialisasi Indikator dan Sub Indikator Monitoring Center for Prevention (MCP) Tahun 2023 serta program Tematik KPK. Pemerintah Kabupaten Barito Kuala diwakili oleh Sekretaris Daerah Ir. H. Zulkipli Yadi Noor, M.Sc dan pimpinan SKPD terkait mengikuti rapat langsung dari Diskominfo Batola, Jumat (24/3/2023).

Sosialisasi MCP bertujuan mensukseskan dari program pemberantasan korupsi Pemerintah Daerah. Tahun 2023 MCP, ditetapkan sebanyak 30 indikator dan 63 sub indikator. KPK RI memberikan masukan dan rekomendasi jika ada hambatan/kesulitan dalam pelaksanaan program pencegahan korupsi di daerah.